| Siaran Pers | Admin
PEKANBARU – Dalam upaya memperkuat kapasitas komunikasi publik dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika informasi di era digital, PT Riau Petroleum Rokan mengikuti Pelatihan Navigasi Krisis, Public Speaking, dan Crisis Communication Strategy yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Kota Pekanbaru ini diikuti oleh berbagai instansi dan perusahaan di Provinsi Riau, termasuk PT Riau Petroleum Rokan. Pelatihan ini menghadirkan pemateri profesional dari Metro TV Academy yang memberikan penguatan kapasitas dalam membangun komunikasi publik yang efektif, humanis, serta responsif terhadap tantangan krisis komunikasi.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola narasi publik, memperkuat keterampilan berbicara di depan publik, serta menyusun strategi komunikasi krisis yang tepat di tengah percepatan arus informasi digital.
Partisipasi PT Riau Petroleum Rokan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi perusahaan, khususnya dalam membangun keterbukaan informasi, kepercayaan publik, serta menjaga reputasi perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui pelatihan ini, PT Riau Petroleum Rokan memperoleh wawasan strategis terkait pengelolaan komunikasi di situasi krisis, penguatan peran kehumasan sebagai garda terdepan perusahaan, serta pentingnya membangun komunikasi yang transparan, empatik, dan kredibel kepada masyarakat.
PT Riau Petroleum Rokan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Riau dan Bank Riau Kepri Syariah atas terselenggaranya pelatihan yang bermanfaat ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga serta meningkatkan profesionalisme dalam penyampaian informasi publik di Provinsi Riau.
Sebagai perusahaan daerah yang berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik, PT Riau Petroleum Rokan akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang komunikasi publik, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.
